Bengkalis, Rakyat45.com – Puluhan paket proyek normalisasi sungai yang digelontorkan Dinas PUPR Bengkalis menjelang akhir tahun 2025 kembali memantik gelombang kecurigaan publik. Alih-alih menenangkan keresahan masyarakat soal banjir, rangkaian proyek bernilai miliaran rupiah itu justru memunculkan pertanyaan jauh lebih besar, benarkah seluruh pekerjaan itu benar-benar dikerjakan sesuai volume?
Penelusuran LSM Koalisi Indonesia Bersih (KIB) Riau mengungkap fakta mengejutkan 98 paket normalisasi dikerjakan tanpa proses tender, dengan nilai total mencapai Rp18,9 miliar. Nilai yang fantastis, muncul di saat Pemkab Bengkalis gencar melakukan rasionalisasi anggaran.
Ketua KIB Riau, Hariyadi, SE, menyebut proyek normalisasi sebagai “wilayah rawan gelap” bidang pekerjaan yang volume fisiknya sulit diukur dengan pasti, namun justru diguyur anggaran besar setiap tahun.
“Normalisasi itu ibarat amplop yang tidak pernah bisa ditimbang. Kedalaman dan lebar galian tidak seragam, air jarang surut total. Tanpa data ukur yang jelas, volume bisa saja berubah jadi angka yang tak pernah ada di lapangan,” tegasnya, Jumat (14/11/2025).
Lebih menggelitik lagi, hampir seluruh paket dikerjakan dengan pengadaan langsung, pola yang dalam banyak kasus berulang kali dikaitkan dengan potensi pemecahan proyek untuk menghindari lelang.
“Ketika satu kawasan dipecah jadi banyak paket kecil, dan rekanannya itu-itu juga itu bukan kebetulan. Itu pola. Dan pola ini tidak sehat bagi transparansi anggaran,” ujar Hariyadi.
KIB Riau juga menyoroti fakta bahwa normalisasi selalu hadir setiap tahun dengan pola yang sama, sementara sejumlah akses vital seperti Bantan Air–Muntai, Kembung Luar–Teluk, Lancar–Sekodi, dan Sekodi–Kelemantan justru tidak kunjung masuk daftar prioritas pembangunan.
“Publik tentu bertanya: kenapa yang itu-itu saja yang dianggarkan, sementara jalan-jalan utama dibiarkan rusak bertahun-tahun? Apakah normalisasi sungai benar kebutuhan mendesak, atau sekadar program yang ‘pasti bisa cair’?” katanya.
Lebih serius lagi, KIB menilai banyak laporan pekerjaan normalisasi tidak disertai pengukuran cross section, koordinat GPS, maupun dokumentasi teknis lengkap.
Justru yang sering muncul hanyalah foto-foto formalitas yang tak cukup membuktikan volume fisik di lapangan.
“Jika laporan hanya berisi foto tanpa data ukur, itu bukan verifikasi. Itu penggugur kewajiban administrasi. Dan kalau dana sudah cair 100 persen dalam kondisi seperti itu, itu masalah besar,” tegasnya.
KIB mendesak Inspektorat Bengkalis, BPKP, dan APH turun tangan mengaudit seluruh proyek normalisasi tahun ini.
“Kami tidak menuduh, tetapi indikasi-indikasi ini terlalu kuat untuk diabaikan. Normalisasi penting, tetapi jangan sampai menjadi sumber kebocoran anggaran,” tutup Hariyadi.
