Rakyat45.com, Bengkalis – Persoalan lahan masyarakat Rupat yang disebut berlangsung sejak 1997 kini memasuki tahap penelusuran data dan koordinasi lintas instansi. Pemerintah Kabupaten Bengkalis menyiapkan langkah verifikasi untuk memastikan kronologi dan fakta sebelum menentukan tindak lanjut sesuai aturan.
Langkah tersebut muncul dalam audiensi Forum Solidaritas Masyarakat Rupat bersama Pemerintah Kabupaten Bengkalis di Kantor Bupati Bengkalis, Senin (21/9/2026). Forum itu membawa aspirasi masyarakat dari Kelurahan Batupanjang, Kelurahan Tanjung Kapal, dan Desa Darul Aman.
Mewakili Bupati Bengkalis Hj. Kasmarni, audiensi diterima Staf Ahli Bupati Bengkalis Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Syahruddin. Pertemuan turut dihadiri Asisten I Setda Bengkalis H. Aready dan Kasat Intelkam Polres Bengkalis AKP Endang Kusuma Jaya.
Dalam audiensi, masyarakat menyampaikan kronologi persoalan penguasaan lahan yang mereka sebut telah berlangsung hampir 30 tahun. Mereka meminta Pemkab Bengkalis memfasilitasi komunikasi dengan pihak-pihak terkait agar persoalan tersebut dapat dibahas secara terbuka dan diarahkan pada penyelesaian berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Syahruddin mengatakan pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Bupati Bengkalis Hj. Kasmarni. Pemkab Bengkalis akan menelaah persoalan itu dengan mengedepankan data dan fakta sebagai dasar setiap langkah pemerintah.
“Pemerintah Kabupaten Bengkalis berkomitmen untuk menindaklanjuti persoalan ini secara objektif dan tanpa tebang pilih. Kita ingin melihat kronologis permulaan persoalan berdasarkan data dan fakta, sehingga setiap langkah yang diambil memiliki dasar yang jelas sesuai Ketentuan dan Peraturan Perundang-Undangan” ujarnya.
Untuk memastikan informasi yang diterima, Pemkab Bengkalis akan menghimpun dan memverifikasi dokumen dari pihak-pihak berkepentingan. Koordinasi juga akan dilakukan bersama perangkat daerah dan instansi terkait.
Penanganan persoalan tersebut mencakup sejumlah aspek, mulai dari pemerintahan, pertanahan, tata ruang, lingkungan hingga hukum. Setiap aspek akan dikaji sesuai kewenangan masing-masing pihak.
“Kita akan mendengarkan semua pihak, melengkapi data, melakukan koordinasi dan menempuh tahapan sesuai Aturan dan Ketentuan. Pemerintah akan menjalankan apa yang menjadi kewenangannya,” tegasnya.
Syahruddin juga meminta masyarakat dan pihak terkait menjaga komunikasi serta situasi tetap kondusif selama proses berlangsung. Penyelesaian, menurutnya, perlu ditempuh melalui dialog, koordinasi, dan mekanisme hukum yang tersedia.
Ketua Forum Solidaritas Masyarakat Rupat Afrizal berharap audiensi tersebut menjadi langkah konkret dalam menindaklanjuti persoalan lahan yang telah berlarut selama puluhan tahun.
Audiensi dihadiri sejumlah pejabat Pemkab Bengkalis, di antaranya Kepala Dinas Perkebunan Bengkalis Et Efendi, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Bengkalis Agus Susanto, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Bengkalis Alfakhrurrazy, Kepala Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Bengkalis M. Adi Pranoto, Kepala Dinas PUPR Bengkalis Supardi, dan Kepala Dinas Perikanan Bengkalis Mohammad Azmir.
Hadir pula Kepala DPMPTSP Kabupaten Bengkalis Khairi Fahrizal, Kepala Bapenda Kabupaten Bengkalis M. Thaib, Kabag Hukum Setda Bengkalis Fendro Arrasyid, Kabid Ketahanan Badan Kesbangpol Bengkalis Samsul Alam, Kabag Tata Pemerintahan Setda Bengkalis Amru, serta Camat Rupat Hariadi.
Dari unsur masyarakat, hadir tokoh masyarakat Rupat Rohmad, M. Reza, Suhendri, Solihin, Rudi, Herman S, Adam, Markus, Akiong, Halim, Zami, dan Syafri Hakim, bersama perwakilan masyarakat serta mahasiswa.**
