Rakyat45.com, Teluk Dalam – Bupati Nias Selatan yang diwakili oleh Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Selatan, Amsarno S. Sarumaha, SH., MH., CGCAE, didampingi Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Nias Selatan, Intansani Haria, SE., MM, secara resmi membuka Kegiatan Sosialisasi Pembinaan terhadap Pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengah, Besar dan Koperasi di Wilayah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2026, yang berlangsung di Kalihuna Cafe & Resto, Jalan Imam Bonjol, Teluk Dalam, Selasa (09/06/2026).
Dalam arahannya, Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Selatan, Amsarno Sarumaha, menegaskan pentingnya inovasi dan semangat untuk terus bergerak maju dalam menciptakan kemudahan berusaha bagi masyarakat. Menurutnya, upaya tersebut menjadi salah satu langkah strategis untuk meningkatkan iklim investasi di Kabupaten Nias Selatan.
Ia menyampaikan bahwa kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) ini merupakan salah satu bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pemulihan ekonomi daerah. Melalui kegiatan sosialisasi dan pembinaan ini, diharapkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dapat terus berkembang serta semakin memahami berbagai kebijakan yang berkaitan dengan penanaman modal dan pengembangan usaha.
“Kita harus terus berinovasi dan bergerak maju dengan mendorong kemudahan berusaha bagi masyarakat Kabupaten Nias Selatan. Kegiatan ini merupakan salah satu jawaban yang berorientasi pada pemulihan ekonomi, sekaligus menjadi stimulus bagi UMKM untuk terus berkembang sehingga semakin banyak pelaku usaha yang memahami berbagai kebijakan terkait penanaman modal,” ujar Amsarno Sarumaha.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa peningkatan dan pengembangan ekonomi daerah hanya dapat diwujudkan melalui tiga faktor utama, yaitu kebijakan pemerintah yang pro investasi, konektivitas hulu hingga hilir yang menghubungkan sentra-sentra produksi dengan kawasan industri, serta sumber daya manusia yang terdidik, terampil, dan mampu bersaing.
“Peningkatan dan pengembangan ekonomi hanya dapat dihidupkan oleh tiga hal, yakni kebijakan yang pro investasi dari pemerintah, konektivitas hulu-hilir yang menghubungkan sentra produksi dengan kawasan industri, dan sumber daya manusia yang terdidik, terampil, serta mampu bersaing. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh perangkat daerah untuk saling mendukung dan memusatkan perhatian pada pengembangan kawasan investasi melalui berbagai kemudahan, sehingga para investor tertarik dan bersedia menanamkan modalnya di Kabupaten Nias Selatan yang kita cintai ini,” tegasnya.
Pada kesempatan tersebut, Pj. Sekda juga menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis tersebut.
“Atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan bimbingan teknis dan sosialisasi bagi pelaku usaha mikro, kecil, menengah, besar, dan koperasi di Nias Selatan. Kepada para narasumber kami mengucapkan terima kasih atas kerja sama yang baik, dan kepada seluruh peserta diharapkan dapat mengikuti setiap materi dengan seksama hingga kegiatan ini selesai sehingga dapat memahami dan mengimplementasikannya secara nyata dalam pengembangan usaha masing-masing,” ungkapnya.
Kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman para pelaku usaha mengenai berbagai regulasi, kebijakan, dan pelayanan perizinan yang berkaitan dengan investasi dan pengembangan usaha, sekaligus mendorong terciptanya iklim investasi yang kondusif di Kabupaten Nias Selatan.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait atau yang mewakili, Tim Teknis Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kabupaten Nias Selatan, para narasumber, serta para pelaku usaha yang berasal dari berbagai wilayah di Kabupaten Nias Selatan.
Dengan terselenggaranya kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Nias Selatan berharap tercipta sinergi yang kuat antara pemerintah, pelaku usaha, dan para pemangku kepentingan lainnya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan melalui peningkatan investasi dan penguatan sektor usaha masyarakat.**
