DPRD Nias Selatan Bahas Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025, Seluruh Fraksi Setujui Lanjut ke Tahap Pembahasan Berikutnya

Rakyat45.com, Nias Selatan – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nias Selatan melaksanakan Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2025. Bertempat di aula DPRD, jalan Lagundri km.3 pada Jum,at, 19/06/2026.

Rapat paripurna tersebut menjadi bagian penting dalam mekanisme pembahasan Ranperda sebagai bentuk pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap pengelolaan keuangan daerah. Melalui forum tersebut, seluruh fraksi DPRD menyampaikan pandangan, masukan, serta berbagai catatan strategis dan konstruktif terhadap pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

Dalam pandangan umumnya, fraksi-fraksi DPRD menegaskan bahwa pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, melainkan juga menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah. Evaluasi tersebut bertujuan memastikan penggunaan anggaran daerah dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Berbagai masukan strategis turut disampaikan oleh fraksi-fraksi DPRD, antara lain terkait pentingnya peningkatan kualitas tata kelola keuangan daerah, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), peningkatan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran, penguatan sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta tindak lanjut yang serius terhadap seluruh rekomendasi dan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Selain itu, sejumlah fraksi memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Nias Selatan atas keberhasilan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Prestasi tersebut dinilai sebagai indikator positif dalam pengelolaan keuangan daerah. Namun demikian, fraksi-fraksi juga mendorong agar capaian tersebut terus dipertahankan dan ditingkatkan melalui penguatan sistem pengawasan, perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran, serta pelaksanaan program-program yang berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan pandangan umum yang telah disampaikan, seluruh fraksi DPRD Kabupaten Nias Selatan pada prinsipnya menerima dan menyetujui Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2025 untuk dilanjutkan ke tahapan pembahasan berikutnya sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rapat paripurna kemudian dilanjutkan dengan agenda penyampaian Nota Jawaban Bupati Nias Selatan terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD. Dalam kesempatan tersebut, Pemerintah Daerah menyampaikan apresiasi dan penghargaan atas berbagai saran, masukan, serta pandangan yang telah disampaikan oleh seluruh fraksi DPRD.

Pemerintah Kabupaten Nias Selatan menegaskan bahwa berbagai catatan strategis tersebut akan menjadi bahan evaluasi dan tindak lanjut dalam upaya meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), meningkatkan efektivitas pelaksanaan program pembangunan, serta mempertahankan opini WTP melalui tata kelola pemerintahan yang semakin transparan dan akuntabel.

Dengan semangat kebersamaan, kolaborasi, dan sinergi yang kuat antara eksekutif dan legislatif, pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2025 akan dilanjutkan pada tingkat komisi bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra kerja. Diharapkan proses pembahasan tersebut dapat menghasilkan kebijakan yang tepat, berkualitas, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.

Melalui komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, Kabupaten Nias Selatan terus berupaya membangun daerah yang maju, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat.**