BAGANSIAPIAPI – Pilpeng Rohil 2026 resmi memasuki tahap pelaksanaan setelah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rokan Hilir meluncurkan tahapan Pemilihan Penghulu (Pilpeng) serentak tahap pertama yang akan digelar di 18 kecamatan. Peluncuran berlangsung di Gedung Serbaguna Bagansiapiapi, Senin (29/6/2026).
Acara tersebut dibuka langsung oleh Bupati Rokan Hilir H. Bistamam didampingi Wakil Bupati Jhony Charles. Hadir pula jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), seluruh camat, serta para penghulu dari berbagai wilayah di Kabupaten Rokan Hilir.
Dalam sambutannya, Bistamam mengatakan Pilpeng tahap pertama akan dilaksanakan di lebih dari 50 kepenghuluan. Menurutnya, pelaksanaan pemilihan menjadi langkah penting untuk memastikan kesinambungan kepemimpinan pemerintahan desa.
“Hari ini launching Pemilihan Penghulu Tahap Pertama yang akan dilaksanakan lebih dari lima puluh kepenghuluan,” ujar Bistamam.
Ia menegaskan bahwa tujuan utama pelaksanaan Pilpeng bukan hanya memilih pemimpin baru, tetapi juga memperkuat tata kelola pemerintahan desa agar pembangunan di tingkat kepenghuluan berjalan lebih efektif.
“Pembenahan tata kelola dan untuk memajukan desa,” terang Bistamam.
Anggaran Pilpeng Tuai Perhatian
Di balik dimulainya tahapan Pilpeng, kebijakan tersebut turut memunculkan beragam tanggapan dari sejumlah kalangan. Salah satu yang menjadi perhatian adalah besarnya anggaran yang dialokasikan melalui APBD Kabupaten Rokan Hilir di tengah kondisi keuangan daerah yang disebut masih mengalami defisit.
Sejumlah pihak menilai pelaksanaan Pilpeng belum menjadi kebutuhan yang paling mendesak mengingat pemerintahan di puluhan kepenghuluan saat ini masih dijalankan oleh Pejabat (Pj) Penghulu dari kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN).
Selain itu, perhatian publik juga tertuju pada hasil audit penggunaan Dana Desa (DD) terhadap 132 Pj Penghulu pada 2024. Hingga kini, tindak lanjut mengenai pengembalian dana hasil temuan audit tersebut masih menjadi pertanyaan di tengah masyarakat.
Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kepenghuluan (PMD) Kabupaten Rokan Hilir, Basri, belum memberikan keterangan resmi mengenai total anggaran APBD 2026 yang dialokasikan untuk pelaksanaan Pilpeng tahap pertama.
Muncul Spekulasi Politik
Di tengah pelaksanaan Pilpeng, berkembang pula berbagai spekulasi di masyarakat yang mengaitkan agenda tersebut dengan pemetaan kekuatan politik di tingkat kepenghuluan menjelang kontestasi politik tahun 2029.
Meski demikian, hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari pemerintah daerah yang mengaitkan pelaksanaan Pilpeng dengan agenda politik tertentu. Pemkab Rokan Hilir menegaskan bahwa pelaksanaan pemilihan bertujuan memastikan keberlangsungan pemerintahan desa dan meningkatkan kualitas tata kelola di tingkat kepenghuluan.***
