BAGANSIAPIAPI – HKG PKK 2026 menjadi agenda nasional yang diikuti Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Rokan Hilir, Tatik Sri Rahayu. Bersama rombongan daerah, ia bertolak ke Makassar, Sulawesi Selatan, untuk menghadiri puncak peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-54 sekaligus Hari Ulang Tahun Dekranasda ke-46.
Tatik Sri Rahayu yang juga menjabat Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kabupaten Rokan Hilir memimpin delegasi yang mewakili daerah dalam kegiatan tingkat nasional tersebut. Rombongan dilaporkan telah tiba di Makassar pada Kamis (9/7/2026).
Melalui unggahan di akun Facebook pribadinya, Jumat (10/7/2026), istri Bupati Rokan Hilir H. Bistamam itu membagikan dokumentasi kegiatan sekaligus mengajak masyarakat memberikan doa dan dukungan agar seluruh rangkaian acara berjalan lancar.
“Kuatkan 10 program pokok, laksanakan Asta Cita, wujudkan Indonesia Emas 2045, serta terus mendorong karya pengrajin lokal untuk semakin mendunia,” tulis Tatik.
“Mohon doa agar seluruh rangkaian acara sukses,” tambahnya.
Dalam kegiatan tersebut, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Rokan Hilir, Yulisna, turut mendampingi. Selain itu, sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir juga terlihat menjadi bagian dari rombongan yang berangkat ke Makassar.
Perjalanan Dinas Menuai Beragam Tanggapan
Di sisi lain, keberangkatan delegasi TP PKK dan Dekranasda Rokan Hilir memunculkan beragam respons dari masyarakat. Sebagian publik mengaitkan perjalanan dinas tersebut dengan kondisi keuangan daerah yang saat ini masih berada dalam tekanan akibat defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026.
Instruksi efisiensi anggaran diketahui tengah diterapkan di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Karena itu, tetap berlangsungnya agenda luar daerah tersebut memunculkan pertanyaan dari sejumlah kalangan mengenai konsistensi pelaksanaan kebijakan penghematan belanja pemerintah.
Sejumlah warga menilai kebijakan efisiensi anggaran perlu diterapkan secara merata pada seluruh sektor pemerintahan agar tidak menimbulkan persepsi adanya perlakuan berbeda dalam penggunaan anggaran daerah.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada penjelasan resmi dari Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir terkait anggaran maupun mekanisme pembiayaan keberangkatan rombongan ke Makassar.***
