Rakyat45.com, Siak – Relaksasi distribusi BBM Siak menjadi langkah yang diperjuangkan Pemerintah Kabupaten Siak untuk mengatasi kelangkaan bahan bakar di wilayah pelosok dan daerah 3T (terluar, tertinggal, dan terpencil).
Bupati Siak, Afni Zulkifli, bergerak cepat dengan menggelar rapat bersama Forkopimda, Pertamina, BPH Migas, serta stakeholder terkait di Ruang Zamrud, Komplek Rumah Rakyat, Selasa (5/5/2026).
Rapat tersebut digelar sebagai respons atas keluhan masyarakat yang kesulitan mendapatkan BBM akibat terbatasnya pasokan dan jauhnya akses menuju SPBU.
“Kami perlu mengambil langkah strategis untuk memastikan distribusi BBM tetap berjalan, khususnya ke wilayah 3T (terluar, tertinggal, dan terpencil. Salah satunya dengan menggunakan jasa kelompok pelangsir keranjang minyak,” kata Afni, Rabu (6/5/2026).
Menurutnya, sekitar 50 persen dari 130 kampung dan kelurahan di Kabupaten Siak berada di wilayah pelosok dengan jarak tempuh menuju SPBU mencapai 30 hingga 50 kilometer.
Kondisi itu membuat masyarakat sangat bergantung pada distribusi BBM melalui kelompok pelangsir keranjang minyak.
“Ribuan kendaraan pribadi rakyat kita yang ada di pelosok kampung, tidak bergerak hari ini. Bukan 100, 200 orang ini menyangkut hajat hidup ribuan rakyat di negeri penghasil minyak,” ungkap Afni.
Ia menilai kelompok pelangsir memiliki peran penting sebagai perpanjangan tangan distribusi BBM bagi masyarakat yang sulit dijangkau.
“Karena itu, mereka perlu diberikan ruang untuk membantu masyarakat,” tambahnya.
Pemkab Siak pun mengajukan permohonan relaksasi kepada Pertamina dan BPH Migas agar kelompok pelangsir tetap bisa memperoleh BBM dari SPBU dengan pengawasan ketat.
“Saya minta relaksasi dan solusi dari Pertamina untuk mengizinkan mereka mendapatkan BBM, untuk disalurkan ke daerah-daerah terpelosok, dengan catatan bila terbukti menimbun BBM, silahkan berlakukan aturan hukum,” tegasnya.
Dukungan juga datang dari Komisi II DPRD Siak. Anggota DPRD Siak, Sujarwo, menyebut penyaluran BBM melalui pelangsir saat ini sangat membantu masyarakat pelosok.
”Kami meminta relaksasi penyaluran BBM ke daerah 3T untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan,” ujarnya.
Menanggapi hal itu, perwakilan Pertamina, Hary Prasetyo, menyatakan pihaknya siap memberikan relaksasi selama tetap sesuai aturan yang berlaku.
“Kami siap memberikan relaksasi, selama tetap berjalan sesuai aturan yang ada,” katanya.
Sementara itu, perwakilan BPH Migas, Liza, menjelaskan distribusi BBM secara regulasi seharusnya dilakukan melalui sub penyalur resmi. Namun, pemerintah daerah tetap berupaya mencari solusi terbaik demi kebutuhan masyarakat.
“Kami hadirkan BPH Migas dan Pertamina untuk mencari solusi. Kami memperjuangkan masyarakat yang kesulitan mendapatkan BBM, dan kami siap berkoordinasi demi kebutuhan rakyat,” tegas Afni.
Bupati Siak juga berencana menemui langsung pihak BPH Migas dalam waktu dekat guna memperjuangkan relaksasi distribusi BBM untuk masyarakat pelosok Kabupaten Siak.***
